[OPINI] Kasus Pornografi Habib Rizieq Shihab dan Pilpres 2019

[ ujaran.com ] - Aksi 411 dan 212 yang diikuti oleh jutaan umat Islam dari berbagai daerah telah menimbulkan kekagetan yang luar biasa bagi penguasa negeri ini dan di lain pihak melambungkan nama tokoh dan ulama Islam Habib Rizieq Shihab (HRS).

Sosok kharismatik yang dianugerahi kepiawaian dalam berorasi ini telah berhasil mengkonsolidasikan dan menyatukan gerak umat Islam dalam menuntut keadilan atas penistaan agama. Aksi ini bisa dikatakan sebagai aksi fenomenal  dan menjadi catatan sejarah tersendiri kebangkitan umat Islam Indonesia.

Aksi umat Islam ini menunjukkan energy yang sangat kuat yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Jokowi untuk mendukung pemerintahannya jika bisa di manage dengan baik, namun sepertinya pemerintah melihat aksi aksi ini dari sudut yang berbeda sehingga menyimpulkan aksi ini sebagai ancaman nyata bagi kelangsungan kekuasaan dan secara langsung menempatkan HRS sebagai tokoh yang berbahaya dan harus disingkirkan.

Kemampuan HRS dalam mengkomandoi umat juga dibuktikan dalam pilkada DKI dimana pasangan incumbent Ahok Djarot yang nota bene didukung oleh mayoritas partai yang didalamnya terdapat partai berkuasa PDIP (pemerintah ikut didalamnya) serta didanai secara tidak terbatas oleh taipan yang dikenal dengan 9 naga berhasil dikalahkan oleh Anis Sandi yang hanya didukung oleh 3 partai saja.

Peranan HRS dalam memenangkan Anis Sandi (tanpa mengecilkan peran pendukung lainnya) tidak bisa dinafikkan dan ini teramat sangat mengganggu penguasa (Jokowi dan PDIP).

Bagi Jokowi dan PDIP sosok HRS bisa menjadi penghalang pada pemilu 2019 mendatang dan oleh sebab itu menyingkirkannya merupakan suatu keharusan, cara apapun harus ditempuh untuk menjauhkan HRS dari urusan polotik dan umat.

Menurut informasi pemerintah Jokowi bahkan sempat sepakat untuk menghilangkan HRS dari muka bumi ini sehingga tidak mengherankan HRS mengalami beberapa kali penyerangan fisik seperti penembakan dan serangan dengan cara pembakaran mobil.

Serangan nonfisik lainnya tidak terhitung dialami HRS. Berbagai macam kasus dituduhkan kepada HRS untuk membungkamnya tapi pejuang ini tidak pernah berhenti menyuarakan kepentingan Islam yang belum mendapat tempat yang layak di bumi NKRI.

Kasus terakhir yang sama sama kita lihat yaitu kasus chat yang berkonten pornografi. Kasus ini bukan tanpa alasan dipilih pemerintah untuk dituduhkan kepada HRS. Kenapa tidak kasus makar? Padahal pengkapan tersangka makar terjadi saat para tersangka akan menghadiri aksi yang digagas oleh HRS, kenapa tidak penggagas aksi yang ditangkap?.

Kasus pornografi bisa memberikan dampak negative yang luar biasa terhadap nama baik dan citra HRS apalagi dia merupakan tokoh agama. Jokowi bersama polri memilih dengan hati hati kasus pornografi  untuk membunuh karakter HRS sehingga diharapkan bisa menjauhkannya dari umat. Itulah sasaran utamanya, character assassination.

Jokowi dan PDIP mungkin beranggapan bahwa penetapan HRS sebagai tersangka kasus pornografi merupakan akhir cerita perjuangan HRS, tapi sebenarnya itu bisa menjadi boomerang bagi Jokowi dan PDIP itu sendiri.

Masyarakat terutama penduking HRS mengikuti dengan cermat perkembangan kasus ini yang memang terlihat sangat janggal dan dipaksakan.

Penetapan sebagai tersangka ini bisa memicu terkonsolidasi kembali kekuatan umat dan bisa menghidupkan membali ghirah perjuangan yang pernah menyala pada aksi 411 dan 212.

Perlu diingat, bersatunya aksi umat Islam diikat oleh satu isu yg sangat sensitive yaitu isu agama. Umat Islam merasa dilecehkan dan diperlakukan tidak adil oleh pemerinta, itulah yang mendorong umat Islam dari berbagai penjuru bergerak menuntut keadilan, dan satu hal lagi yang mendorong yaitu adanya musuh bersama dalam kasus itu.

Saat ini kasus chat porno yg dituduhkan kepada HRS telah dianggap sebagai bentuk kedzoliman penguasa terhadap para ulama apalagi belakangan ini terjadi penangkapan terhadap tokoh tokoh Islam yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.

Dengan situasi ini, pemerintah dalam hal ini Jokowi, polri dan PDIP telah menempatkan dirinya sebagai musuh bersama umat Islam. Perlu diingat, secara psikologis menyatukan masa dengan ikatan kebahagiaan jauh lebih sulit dari menyatukannya dengan ikatan isu ketertindasan dan ketidak adilan apalagi yang terkait dengan urusan agama, pelecehan terhadap Al Qur'an hampir sama nilainya dengan pelecehan dan pendzoliman terhadap ulama, kedua duanya patut dibela dan diperjuangkan.

Dan dalam waktu yang bersamaan juga, penetapan HRS sebagai tersangka akan semakin menaikkan pamornya sebagsi simbol dan ikon perjuangan melawan tyranny penguasa.

Semakin banyak serangan penguasa yang tertuju kepada HRS maka akan semakin kokoh ketokohannya sebagai pejuang. Situasi ini juga dapat ikut mendorong menyatunya kelompok yang anti PDIP, tidak puas dengan kinerja pemerintah dan polri ke dalam satu barisan bersama loyalis HRS.

Perlu diingat, pemilu Jokowi dalam pilpres 2014 lalu hanya sekitar 70 juta orang, artinya sebagian besar rakyat tidak memilih Jokowi sebagai presiden. Jika ini sampai terjadi maka revolusi ada diambang kenyataan.

Eksistensi HRS secara nyata telah menggerus popularitas Jokowi dan PDIP yang memang dapat membahayakan dalam kelangsungan kekuasaan dalam pemilu 2019 mendatang.

Beberapa peneliti dan pengamat mengatakan bahwa elektabilitas PDIP mengalami penurunan drastis dan Jokowi sulit menang dlm pilpres 2019.

Sumber mengatakan bahwa ada kegelisahan luar biasa dalam diri Jokowi dalam menghadapi pilpred 2019. Jokowi telah melakukan pertemuan dengan Megawati membahas dukungan PDIP untuknya pada pilpres mendatang.

Megawati setuju untuk memberikan dukungan pada Jokowi namun dengan syarat menjadikan puan sebagai wakilnya. Atas permintaan tersebut, Jokowi melakukan konsultasi dengan ibu surinya, dari hasil diskusi dengan ibu surinya, disumpulkan bahwa puan tidak dapat mengangkat elektabilitas Jokowi bahkan sebaliknya dapat merugikannya.

Jokowi pun mencari alternative lain untuk dijadikan sebagai pendampingnya pada pilpres 2019 dan calon kuat saat ini adalah Luhut Binsar Panjaitan (LBP).

Melihat latar belakang LBP yang tidak memiliki grassroots yang kuat maka dukungan partai besar harus bisa diamankan dan partai tersebut adalah Golkar.

Pengalaman panjang di Golkar dan didukung oleh taipan 9 naga, LBP akan membajak Golkar dan dipaksa untuk menjadi pendukungnya.

Kasus e-ktp Setya Novanto akan menjadi pintu masuk LBP menguasai golkar. Setya Novanto akan dipaksa mendukung LBP dengan imbalan kasus e-ktp yang menjeratnya akan diamankan LBP, dan untuk kader golkar yng lain menjadi urusan 9 naga. 9 naga akan mengucurkan dana yang tidak terbatas untuk membeli dukungan petinggi golkar kepada LBP. 

Dari gambaran ini terlihat terang mengapa Jokowi dan PDIP sangat bernafsu melenyapkan HRS. Sosok HRS menjadi momok yg menakutkan bagi Jokowi dan PDIP pada pilpres 2019.

Semoga bangsa kita terhindar dari segala keburukan dan selalu diselamatkan Allah dari segala bencana. 

Thanks for reading & sharing Ujaran